Jakarta, 26–29 April 2026 — Komunitas InterAksi sukses menyelenggarakan program Youth Parliamentary Goes to DPR RI di Jakarta. Kegiatan ini menjadi wadah edukasi politik bagi generasi muda untuk memahami proses kerja lembaga legislatif, dinamika birokrasi nasional, serta tantangan tata kelola pemerintahan di era kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

Mengusung tema “Masa Depan Birokrasi dalam Era Kecerdasan Buatan”, program ini dirancang agar peserta dapat merasakan langsung simulasi kerja parlemen, menyusun gagasan kebijakan, berdiskusi lintas pandangan, hingga mengambil keputusan melalui mekanisme sidang. Selama empat hari pelaksanaan, peserta mengikuti rangkaian agenda kunjungan ke berbagai institusi strategis, diskusi kebijakan, dan simulasi parlemen. Kegiatan ini menitikberatkan pada kolaborasi antara legislatif, eksekutif, media, serta masyarakat sipil, sehingga peserta mendapatkan pengalaman komprehensif yang menghubungkan teori dengan praktik langsung di lapangan.

Kegiatan ini juga diikuti oleh salah satu peserta didik kelas XI SMA Santa Maria Surabaya, yaitu Rebecca Straccia (XI-4/25).

Pada hari pertama, peserta tiba di Jakarta dan mengikuti Opening Ceremony sebagai pembukaan resmi kegiatan. Acara ini menjadi momentum orientasi peserta mengenai tujuan program, tata tertib kegiatan, serta pengenalan tema besar terkait transformasi birokrasi di era digital.

Pada hari kedua, peserta melakukan kunjungan edukatif ke sejumlah institusi penting, yaitu Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Kementerian Komunikasi dan Digital, Monumen Nasional, dan kawasan Blok M. Kunjungan ke BRIN menekankan pentingnya partisipasi pemuda dalam politik. Dalam sesi ini, peserta diajak memahami bahwa keterlibatan politik tidak selalu harus melalui partai politik, tetapi juga dapat diwujudkan melalui ruang-ruang terdekat, seperti komunitas, media sosial, maupun forum publik lainnya sebagai sarana menyuarakan aspirasi.

Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital memberikan pemahaman mengenai posisi dan peran AI dalam tata kelola pemerintahan. Peserta diperkenalkan pada cara AI mulai diintegrasikan dalam sistem birokrasi, serta menerima informasi bahwa pemerintah tengah memproses Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait penggunaan AI sebagai upaya memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat. Agenda hari kedua ditutup dengan rapat fraksi; di sana peserta mulai menyusun posisi politik, merancang strategi argumentasi, serta merumuskan usulan kebijakan yang akan dibawa ke dalam sidang simulasi.

Pada hari ketiga, peserta melanjutkan kunjungan ke Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Tempo Indonesia, dan Greenpeace. Kunjungan ke Kemenko PMK memberikan gambaran konkret mengenai penerapan birokrasi berbasis AI dalam pemerintahan, khususnya dalam meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan pengambilan keputusan berbasis data.

Di sisi lain, kunjungan ke Tempo Indonesia menyoroti peran penting media dalam kehidupan politik, khususnya dalam mengkritisi kebijakan pemerintah secara independen. Peserta juga dibekali kemampuan untuk mengkaji dan menganalisis isu secara mendalam, berbasis data, dan faktual, sehingga mampu membangun argumen yang kuat serta bertanggung jawab. Kunjungan ke Greenpeace memperluas perspektif peserta mengenai peran negara dalam menjaga dan memperbaiki kondisi ekologis Indonesia. Dalam sesi ini, dibahas pentingnya transisi menuju energi terbarukan, seperti pemanfaatan panel surya, sebagai bagian dari solusi berkelanjutan terhadap krisis lingkungan. Hari ketiga juga ditutup dengan rapat fraksi lanjutan untuk mematangkan posisi politik serta memperkuat substansi argumentasi masing-masing kelompok.

Setelah dibekali berbagai wawasan dari hasil kunjungan dan materi narasumber, puncak kegiatan dilaksanakan pada hari keempat melalui Simulasi Rapat Sidang Paripurna di DPR RI. Dalam kegiatan ini, peserta berperan sebagai anggota dewan yang membahas dua isu strategis, yaitu RUU mengenai integrasi proses pemungutan dan rekapitulasi suara dalam pemilihan kepala daerah (pilkada), serta RUU tentang sentralisasi aplikasi “Lapor Presiden” sebagai wadah pengaduan masyarakat berbasis digital.

Proses sidang berlangsung dinamis, dimulai dari penyampaian pandangan fraksi terhadap kedua RUU tersebut, dilanjutkan dengan perdebatan antar-fraksi yang menyoroti berbagai aspek, seperti transparansi pemilu, efektivitas birokrasi digital, potensi sentralisasi kekuasaan, hingga perlindungan data dan partisipasi publik. Peserta juga dituntut untuk menyusun kompromi politik guna menjembatani perbedaan kepentingan, sebelum akhirnya merumuskan keputusan bersama melalui mekanisme persidangan yang menyerupai praktik nyata di parlemen

Program Youth Parliamentary Goes to DPR RI 2026 menjadi bukti bahwa edukasi politik dapat dikemas secara aplikatif, relevan, dan dekat dengan generasi muda. Melalui pengalaman langsung di pusat pemerintahan, peserta tidak hanya memahami teori, tetapi juga merasakan bagaimana kebijakan dibentuk dan diperdebatkan. Kegiatan ini diharapkan mampu melahirkan The Next Political Thinker: pemuda-pemudi yang siap menjadi pemimpin masa depan dengan wawasan kebangsaan, kemampuan berpikir strategis, serta kepedulian terhadap arah birokrasi Indonesia di era kecerdasan buatan.

Penulis: Rebecca Straccia ( Siswa Kelas XI SMA Santa Maria)